bogorplus.id- Pemerintah Desa (Pemdes) Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor diduga meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada perusahaan.
Surat edaran dari Pemdes Klapanunggal terkait THR itu viral di media sosial, bahkan total anggaran mencapai 165 juta.
Padahal, Bupati Bogor sudah mengeluarkan surat edaran terkait larangan pemerintah desa untuk meminta THR kepada perusahaan.
Surat dengan lampiran permohonan itu dikeluarkan pada 12 Maret 2025 berisikan sebagai berikut :
“Sehubung dengan peringatan Hari Raya Idul Fitri 1446 H tahun 2025, berkenaan dengan ini maka kami mengajukan permohonan tunjangan hari raya kepada bapak/ibu pimpinan perusahan yang sifatnya tidak terikat,”tulis isi dalam surat tersebut.
Pemerintah Desa Klpanunggal ini meminta permohonan untuk acara halal bihalal yang akan dilaksanakan pada Jumat 21 Maret 2025.
Di surat itu juga tertera peserta, susunan acara panita pelaksana, hingga rencana anggaran biaya.
Dalam keterangan anggaran biaya diperuntukan untuk :
1. Bingkisan 200 paket total Rp 30 juta
2. Uang Saku /THR 200 amplop Rp 100 juta
3. Kain sarung 200 paket Rp 20 juta
4. Konsumis 200 paket Rp 5 juta
5. Penceramah 1 orang Rp 1,5 juta
6. Pembaca ayat kursi Rp 1,5 juta
7. Sewa Sound System Rp 2 juta
8. Biaya tak terduga Rp 5 juta
Kepala Desa Klapanunggal Minta Maaf
Melalui akun instagram resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Kepala Desa Klapanunggal Ade Endang Saripudin meminta maaf.
“Saya Kepala Desa Klapanunggal meminta maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan”ujarnya, Minggu (30/3).
Ade Endang menyebut, maksud surat tersebut hanya bersifat himbauan, dia meminta kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat edaran itu.
“Mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang terlanjur beredar di media sosial dan saya akan menarik kembali surat himbauan tersebut,”ucapnya.
“Saya mengaku salah, dan meminta maaf kepada pihak yang merasa kurang berkenan,”katanya.
