bogorplus.id – Pada tanggal 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah secara resmi mengenakan tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia. Tarif ini diambil dari basis tarif 10% yang diterapkan AS untuk semua negara, serta tarif yang kini berlaku. Pengenaan tarif resiprokal ini akan mulai berlaku pada 9 April 2025.
Imbas dari tarif resiprokal tersebut diperkirakan akan sangat signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS. Produk-produk utama yang diekspor Indonesia ke AS meliputi elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, udang, serta produk perikanan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan segera melakukan perhitungan mengenai dampak pengenaan tarif ini terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
“Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 3 April 2025.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS. Bersama dengan Bank Indonesia, pemerintah akan terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valuta asing tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Sejak awal tahun ini, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan sejumlah strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS, serta melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Tim lintas kementerian, perwakilan Indonesia di AS, dan pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk mempersiapkan diri menghadapi tarif tersebut.
“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” ungkap Susi.
Sebagai bagian dari proses negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjawab isu-isu yang diangkat oleh pemerintah AS, terutama yang tercantum dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs),” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah-langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan strategis lainnya juga akan diterapkan untuk memperbaiki iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Selanjutnya, Indonesia telah menjalin komunikasi dengan Malaysia sebagai pemegang kepemimpinan ASEAN untuk merumuskan langkah bersama, mengingat seluruh negara anggota ASEAN berpotensi terdampak oleh pengenaan tarif AS ini.
