bogorplus.id- Komisi IV DPRD Kota Bogor menegaskan perlunya langkah konkret dari Pemerintah Kota Bogor dalam percepatan penanggulangan pasca bencana.
Dalam rapat kerja pada Rabu (12/3/2025), Ketua Komisi IV DPRD, Ence Setiawan, mengkritik respons lambat Pemkot dalam menangani bencana.
“Dengan banyaknya kejadian bencana yang baru-baru ini terjadi hingga merenggut korban jiwa, kami mendesak Pemkot Bogor segera mengambil tindakan konkret untuk perbaikan dan mitigasi bencana di masa mendatang,” ujarnya.
Data BPBD Kota Bogor menunjukkan sejak awal tahun hingga Maret, telah terjadi 276 bencana, di mana tanah longsor mendominasi dengan 95 kasus.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV, Juhana, menyoroti pentingnya langkah pencegahan berbasis peta rawan bencana.
“Anggaran APBD seharusnya tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur seremonial, tetapi juga difokuskan pada upaya meminimalkan risiko bencana,”tegasnya.
Selain itu, anggota Komisi IV, Endah Purwanti, menyoroti implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Endah menilai Pemkot masih lambat dalam menerbitkan Perwali yang dibutuhkan sebagai petunjuk teknis Perda tersebut.
“Mengapa setelah tujuh tahun belum ada Perwali? Kami mendorong agar Perwali ini segera diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan Perda,”tuturnya.
Endah juga meminta agar Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait penanggulangan bencana segera disusun dan dimasukkan ke dalam RPJMD yang akan dibahas tahun ini.
