Ribuan Santri dan Kiyai Bakal Datangi Kantor Bupati Bogor, Protes Ucapan PJ Bupati
bogorplus.id – Panglima Rumah Santri, Ustadz Ishak (Ki Pacul) mengajak seluruh pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) dan santri untuk mengecam pernyataan PJ Bupati Bogor Bachril. Dia menilai Bachril Bachril melukai hati santri dan kiyai. Pihaknya akan melakukan aksi untuk membela Ponpes. Ia memastikan akan mengirimkan ribuan santri dan ustadz di setiap wilayah Kabupaten Bogor. “Pernyataan Pj Bupati sangat melukai hati santri dan pondok pesantren. Kami akan menggalang aksi untuk Bela Pondok Pesantren dengan menurunkan ribuan santri dan ustadz dari seluruh penjuru Kabupaten Bogor,” kata Ki Pacul, Minggu (2/2). Aksi tersebut, sebagai bentuk protes dari pernyataan yang dinilai tidak menghargai perjuangan panjang Ponpes dalam mendidik dan membimbing generasi muda. Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bogor mengungkapkan, rata-rata lama sekolah (RLS) disebabkan karena para pelajar melanjutkan ke Pondok Pesantren (Ponpes). Melansir data dari lama resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, pada 2022 hingga 2024 mengalami kenaikkan dari 8,34 menjadi 8,39 tahun. Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri menilai, selain para siswa yang putus sekolah sejak SMP. Mereka melanjutkan ke Ponpes atau sekolah pendidikan agama. Menurutnya, melanjutkan jenjang tersebut tidak tercatat sebagai pendidikan lanjutan. “Kemungkinan masalah RLS banyak yang putus sekola pada setelah SMP karena mereka langsung masuk pesantren,” kata Bachril di kompleks kantor bupati, Jumat (31/1). “Kesekolah pendidikan agama sehingga tidak tercatat sebagai pendidikan lanjutan,” tutup dia.
PJ Bupati Bogor Dinilai Lukai Hati Kiyai dan Santri usai sebut Ponpes Penyebab RLS Rendah
bogorplus.id – Ketua Rumah Santri, Ruhiyat Sujana menilai, pernyataan Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri melukai hati kiyai dan Santri. Hal itu dikarenakan, Bachril Bakri menyebut, Pondok Pesantren (Ponpes) sebagai salah satu penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor. Ruhiyat mengatakan, Bachril harus lebih hati-hati dalam memberikan tanggapan, khususnya mengenai pendidikan agama yang ada di Ponpes. “Sebelum berucap, sebaiknya Pj Bupati mendalami permasalahan ini terlebih dahulu. Jangan asal menuduh,” ujarnya, Minggu (2/2). Dia melanjutkan, ucapan dari Pj Bupati Bogor itu telah memicu kemarahan di kalangan pimpinan Ponpes. Selain itu ia menilai, Ponpes telah memberikan pendidikan agama yang berharga untuk para santrinya. Bahkan, banyak dari pimpinan dan pengurus Ponpes merasa prihatin dan menyampaikan keresahannya kepada Rumah Santri. “Kami sangat terganggu dengan pernyataan tersebut. Banyak pimpinan pondok pesantren, kiyai, ustadz, dan santri yang merasa prihatin dan menyampaikan keresahannya kepada kami,” jelasnya. Lebih lanjut, Ruhiyat mengucapkan, pemerintah seharusnya tidak mencari kambing hitam dengan menyalahkan pondok pesantren. Sebaliknya, Pemda Bogor perlu mendorong integrasi pendidikan formal dengan Pondok Pesantren Salafiyah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik. “Sudah seharusnya pemerintah merenungkan kontribusi pondok pesantren yang selama ini telah mendidik masyarakat baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan lainnya,” katanya. “Jangan justru menyalahkan, namun evaluasilah sejauh mana pemerintah mendukung pendidikan pesantren,” tutup dia.
Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah
bogorplus.id-Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor tidak setuju soal tudingan yang dilontarkan oleh PJ Bupati Bogor Bachril Bakri, soal pondok pesantren jadi penyebab rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS). Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi. Dia menilai, pondok pesantren sudah memberikan manfaat yang banyak untuk pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. “Pondok Pesantren baik yang ada sekolahnya maupun yang tidak ada, sudah sangat membantu Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas anak bangsa, ini jangan disalahkan, malah kita harus bantu mereka,” katanya Minggu (2/2). Politisi Partai Golkar itu mengaku, banyak pondok pesantren yang tidak memiliki sekolah, akan tetapi memperbolehkan santrinya untuk melanjutkan pendidikan formal. “Para pimpinan pondok pesantren sudah jauh berpikir soal masa depan santrinya, tentu mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkan santrinya untuk kehidupan mereka yang lebih baik di masa yang akan datang,” jelas dia. Ridwan Muhibi menyarankan, pemerintah mestinya membantu pondok pesantren dari segi fasilitas dan bantuan lainnya yang tidak dimiliki pondok pesantren. “Kita sudah ada Perda Pondok Pesantren, tinggal bagaimana pemerintah membantu secara maksimal apa yang dibutuhkan pondok pesantren. Kurikulum pondok pesantren biarlah para kiyai yang lebih mengetahui kebutuhannya, kita pemerintah bantu di hal lainnya,” jelas dia. Pria yang kerap dipanggil Bibih itu juga menekankan, pemerintah agar tidak fokus pada pendidikan atau sekolah negeri, tapi harus mulai memikirkan kesejahteraan sekolah swasta, khususnya yang memiliki pondok pesantren. “Jangan dibeda-bedakan antara negeri dan swasta, mereka sama-sama membantu kita untuk menjadikan anak bangsa yang memiliki kualitas, apalagi di pondok yang menekankan pendidikan karakter dan akhlak, maka pemerintah harus memikirkan itu semua,”pungkasnya.