Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah
bogorplus.id-Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor tidak setuju soal tudingan yang dilontarkan oleh PJ Bupati Bogor Bachril Bakri, soal pondok pesantren jadi penyebab rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS). Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi. Dia menilai, pondok pesantren sudah memberikan manfaat yang banyak untuk pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. “Pondok Pesantren baik yang ada sekolahnya maupun yang tidak ada, sudah sangat membantu Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas anak bangsa, ini jangan disalahkan, malah kita harus bantu mereka,” katanya Minggu (2/2). Politisi Partai Golkar itu mengaku, banyak pondok pesantren yang tidak memiliki sekolah, akan tetapi memperbolehkan santrinya untuk melanjutkan pendidikan formal. “Para pimpinan pondok pesantren sudah jauh berpikir soal masa depan santrinya, tentu mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkan santrinya untuk kehidupan mereka yang lebih baik di masa yang akan datang,” jelas dia. Ridwan Muhibi menyarankan, pemerintah mestinya membantu pondok pesantren dari segi fasilitas dan bantuan lainnya yang tidak dimiliki pondok pesantren. “Kita sudah ada Perda Pondok Pesantren, tinggal bagaimana pemerintah membantu secara maksimal apa yang dibutuhkan pondok pesantren. Kurikulum pondok pesantren biarlah para kiyai yang lebih mengetahui kebutuhannya, kita pemerintah bantu di hal lainnya,” jelas dia. Pria yang kerap dipanggil Bibih itu juga menekankan, pemerintah agar tidak fokus pada pendidikan atau sekolah negeri, tapi harus mulai memikirkan kesejahteraan sekolah swasta, khususnya yang memiliki pondok pesantren. “Jangan dibeda-bedakan antara negeri dan swasta, mereka sama-sama membantu kita untuk menjadikan anak bangsa yang memiliki kualitas, apalagi di pondok yang menekankan pendidikan karakter dan akhlak, maka pemerintah harus memikirkan itu semua,”pungkasnya.
Rp 2,6 Juta Untuk Makan Guru ? DPRD Bogor Tolak Keras Dugaan Pungli di SMAN Cileungsi
bogorplus.id- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi merespon dugaan pungutan liar (Pungli) di sekolah SMAN 2 Cileungsi. Diketahui diduga sekolah itu meminta uang kepada orang tua murid senilai Rp 2,6 juta untuk membiayai makan para guru. “Praktek seperti itu (Pungli ) atau meminta uang wali murid yang tidak berdasarkan aturan itu tidak diperbolehkan,”tegasnya, Kamis (16/1). Pria yang kerap disapa Bibih itu tak menoleransi sekolah apapun alasannya yang merugikan wali murid dan murid. “Apalagi pungutan itu tidak ada aturannya dari pemerintah,”ujarnya. Politisi Partai Golkar itu menyarankan agar pihak sekola menggunakan anggaran di sekolah untuk memenuhi kebutuhan makan apea guru. Sebab, kata dia, pungli untuk makan guru di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa, itu merusak citra presiden. “Presiden kita sudah baik memberikan program MBG bagi siswa. Jangan dicermari oleh hal seperti ini, maksimal anggaran BOS atau anggaran lainnya dari pemerintah untuk makan para guru, jangan membebani wali murid,” jelasnya. Bibih juga meminta Pemrov Jabar untuk memikirkan kembali kewenangan sekolah tingkat SMA yang dikelolah oleh Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, ia berhadap kewanangan pengawasan sekolah menengah atas itu dikembalikan dan dikelola lagi ke tingkat Kabupaten. “Ini kebanyakan di SMA (pungli) jadi jangan sampe karena pengawasan kurang, akhirnya malah banyak sekolah yang memanfaatkan minimnya pengawasan itu,”pungkasnya.