Kemen DPDT Ikut Diskusi Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di Banjar

bogorplus.id – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen DPDT) terlibat diskusi khusus mengenai pembentukan Koperasi Merah Putih di Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel). Kemendes menargetkan bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh Kalsel dapat diselesaikan pada akhir Mei 2025. “Kedatangan saya hari ini atas inisiasi Gubernur Kalsel untuk peluncuran dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kalimantan Selatan,” ujar Mendes PDT Yandri Susanto, Rabu (21/5/2025). Yandri menjelaskan bahwa setelah pembangunan selesai sesuai rencana, mereka akan melanjutkan ke proses pembuatan akta notaris agar koperasi tersebut dapat memiliki badan hukum. Ia juga menambahkan bahwa sumber dana bisa berasal dari berbagai tempat, termasuk dari dana desa yang mencapai 3%. “Pendanaannya banyak sumber yang akan memfasilitasinya salah satunya boleh diambil dari tiga persen dana desa,” jelasnya. Yandri menegaskan bahwa dana desa tahap kedua tidak akan dicairkan jika ada desa yang belum membentuk Koperasi Merah Putih. Ini merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang harus segera dilaksanakan. “Apabila ada desa atau kelurahan yang tidak menjalankan atau memperlambat proses dibentuknya Koperasi Merah Putih maka kami enggan mencarikan dana desa tahap kedua,” tambahnya. Saat ini, Koperasi Merah Putih telag berdiri di lebih dari 30 ribu desa di seluruh Indonesia. Pihaknya terus memantau pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh negeri agar dapat memiliki badan hukum sebelum perayaan Hari Koperasi pada 12 Juli 2025. Di sisi lain, Gubernur Kalsel Muhidin berkomitmen untuk menyelesaikan Koperasi Merah Putih sebelum tenggat waktu. Terdapat 1.879 desa dan 144 kelurahan di Kalsel yang akan membentuk Koperasi Merah Putih, dengan total 2.023 koperasi yang direncanakan. “Sesuai perintah, akan rampung di akhir Mei. Paling lambat 12 Juli mendatang,” kata Muhidin, Rabu (21/5/2025). Terkait pendanaan, Muhidin menyatakan bahwa pihaknya bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, pihak ketiga, ataupun sektor swasta. Ini sesuai dengan arahan Mendes Yandri. “Untuk pendanaan jangan khawatir. Kita bisa melibatkan bupati/walikota, pengusaha maupun perusahaan besar yang di wilayah Kalsel. Guna memastikan program kelancaran program Koperasi Merah Putih,” pungkas Muhidin.
Koperasi Merah Putih Akan Jadi Penyalur Kebutuhan Pokok dan Gas LPG

bogorplus.id – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan berfungsi sebagai saluran distribusi untuk kebutuhan pokok dan gas LPG 3 kg. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya menyatakan bahwa BUMN memainkan peran yang signifikan. Zulhas menegaskan bahwa BUMN memberikan dukungan bagi Koperasi Merah Putih. Contohnya, dalam hal pendanaan melalui bank BUNK atau Himbara. “Rupanya setelah saya pelajari, semua itu urusannya dengan BUMN kita. Permodalan plafon Rp 3 miliar itu dari BUMN, Himbara. Kemudian akan menjadi agen pupuk, agen gas, semua BUMN juga. Nah ini ada Pertamina Patra Niaga, ada Dirutnya di sini sekaligus COO Danantara,” ungkap Zulhas setelah pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Zulhas juga menjelaskan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan Kopdes Merah Putih. Prabowo menginginkan agar Kopdes Merah Putih dapat berhasil. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan bimbingan, salah satunya melalui peran BUMN. “Kita ingin buka menjadi penyalur bansos dengan PT Pos, BUMN juga. Jadi memang hampir semua. Nah ada Telkom juga, sistemnya gimana. Kan nggak bisa kayak dulu lagi simpan pinjam, perlu dibangun sistemnya jadi gimana. CEO lah yang atur, sehingga di koperasi tidak ada uang tunai, kecuali operasional harian,” tambah Zulhas. Zulhas menjelaskan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Kopdes Merah Putih. Prabowo ingin agar Kopdes Merah Putih bisa berhasil. Untuk itu, prosesnya perlu dibimbing, salah satunya melalui peran BUMN. “Dengan kata kuncinya keberpihakan BUMN pada koperasi sangat menentukan ini berhasil apa tidak,” tambah Zulhas. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih. Setiap koperasi diwajibkan memiliki unit usaha, yaitu Kantor Koperasi, Kios Penyedia Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pegudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan. Pemerintah juga telah menetapkan timeline untuk mempercepat pendirian Kopdes Merah Putih. Pertama, target pembentukan musyawarah desa khusus (mudesus) ditargetkan selesai pada 31 Mei 2025. Kedua, legalitas pendirian Kopdes Merah Putih harus rampung pada 30 Juni 2025. Ketiga, Kopdes Merah Putih akan mulai beroperasi secara serentak pada 28 Oktober.
Bupati Bogor Sebut 111 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bogor Sudah Terbentuk

bogorplus.id- Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan sekitar 111 desa di Kabupaten Bogor sudah membentuk koperasi merah putih. Rudy menyampaikan, akan memfasilitasi seluruh desa dan kelurahan dalam membentuk Kopdes Merah Putih. Menurut dia, upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat. “Alhamdulillah, setiap hari berproses , sudah terbentuk kurang lebih 111 koperasi merah putih yang mana kita mengejar 416 desa,”ujarnya, Selasa (20/5). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini melakukan persiapan serta membantu legalitas pendirian badan usahan di Koperasi tersebut. Kata Rudy, pihaknya sangat mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. “Dan Insya Allah Kabupaten Bogor 100 persen akan terbentuk di 416 desa 19 kelurahan,”katanya. Ia mengatakan, mereka yang ada di desa adalah pengerak perekonomian bangsa Indonesia melalui tingkat desa masing-masing. Tak hanya itu, dirinya juga berpesan kepada pemerintahan desa untuk menggunakan kesempatan sebaik-baiknya dalam mengelola koperasi merah putih tersebut. “Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Bangsa ini harus bangkit, bangsa ini harus maju, Kabupaten bogor harus ikut maju bersama- sama,”pungkasnya.
Pemerintah Akan Buat 80.000 Koperasi Desa Merah Putih

bogorplus.id – Pemerintah memiliki rencana untuk membentuk 80. 000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pembentukan Koperasi Merah Putih ini dianggap tidak akan mengganggu keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) yang sudah ada. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa terdapat tiga skema untuk membentuk lembaga Koperasi Merah Putih, yaitu melalui pembentukan baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, serta revitalisasi koperasi. Selain itu, masyarakat di desa juga diberikan kesempatan untuk menggabungkan koperasi-koperasi yang telah ada sebelumnya. “Kemudian bentuk kelembagaan sudah jelas, Kopdes atau Koperasi Kelurahan. Ini bisa bentuk baru, bisa yang sudah ada, bisa juga gabungan,” ujar Zulhas setelah mengadakan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5/2025). Zulhas juga menjelaskan mengenai posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menyatakan bahwa keberadaan BUMDes tidak akan jadi masalah, karena Koperasi Merah Putih berpotensi berfungsi sebagai holding atau lembaga induk. “Tapi kalau yang sudah jalan, misalnya ada BUMDes, itu juga tidak ada masalah juga. Karena Kopdes ini nanti semacam holdingnya,” jelas Zulhas. Zulhas menegaskan bahwa antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih akan saling melengkapi. Pemerintah berencana untuk Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) yang mengatur hubungan antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. “Terserah kepada mereka, mereka yang paling tahu apakah BUMDes ini menjadikan Kopdes atau apakah BUMDes ini menjadi bagian dari Kopdes, itu silakan mereka yang memutuskan. Tapi ini saling melengkapi. Nanti juklaknya akan dibuat,” jelas Zulhas.
Dorong Karang Taruna Dilibatkan dalam Koperasi Merah Putih, Heri Gunawan: SDM Kita mumpuni

Bogorplus.id – Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan mendorong dinas terkait untuk melibatkan Karang Taruna dalam pembentukan Koperasi Merah Putih yang merupakan program presiden Prabowo Subianto. Sekertaris fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor itu menekankan, pemerintah desa dan instansi terkait lainnya, harus memaksimalkan Sumber Daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam pengelolaan Koperasi Merah Putih itu. Ia mengingatkan, pembentukan Koperasi Merah Putih yang melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) itu harus benar-benar memilih para pengurus yang mumpuni. “Dalam mekanisme pembentukannya melalui MUSDESUS harus melibatkan semua kelompok masyarakat untuk terlibat aktif di dalamnya. Jangan sampai masih menggunakan pola lama, SDM kepengurusan koperasi yang hanya memiliki hubungan kedekatan dengan pemerintah desa, ini temuan di lapangan,” kata dia, Sabtu 26 April 2025. Ia meminta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih agar profesional dan akuntabel yang memang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sebab, kata dai, ada banyak SDM yang ada di tingkat desa memiliki kemampuan manajerial yang baik, pemahaman berorganisasi serta mampu bekerjasama atau team work. “Diantaranya adalah Sumber Daya Manusia Karang Taruna, Mahasiswa, Pelaku UMKM dan lain sebagainya. Sehingga, visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini bisa diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata dia. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor itu menjelaskan, Koperasi Merah Putih itu bukan hanya program yang wajib ditunaikan, tapi juga harus dengan kebermanfaatannya yang dimaksimalkan. “Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, tapi visi besarnya mampu meningkatkan daya beli, membangkitkan ekonomi pedesaan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa,” jelas dia. Heri Gunawan menyakini, SDM Karang Taruna yang ada di penjuru desa, mampu membawa Koperasi Merah Putih itu kepada tujuan yang semestinya. “Saya meminta kepada Karang Taruna Desa untuk sama-sama mengawal program Pak Presiden serta ikut andil di dalamnya berupaya memastikan keberhasilan program tersebut,” tutup dia.