Presiden Prabowo Akan Akui Israel Jika Palestina Merdeka
bogorplus.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan akan mengakui israel jika mereka mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bersedia memberikan jaminan keamanan bagi Israel setelah Palestina diakui sebagai negara merdeka. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sebuah pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta (28/5/2025). Prabowo menyatakan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan Palestina. “Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kami siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ungkap Prabowo. Prabowo menekankan bahwa pemerintahannya siap untuk menjamin hak Israel agar dapat berdiri sebagai negara yang berdaulat jika Palestina merdeka. Ia juga menyatakan bahwa Israel akan diperhatikan dan keamanannya akan dijamin. “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut,” tambahnya. Prabowo mendukung inisiatif Prancis dan Arab Saudi untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi di New York, Amerika Serikat, pada bulan Juni, guna mendorong “Solusi Dua Negara” dan mencapai perdamaian di Timur Tengah. Isu normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel pernah muncul pada tahun 2023. Media Israel, Ynet, melaporkan bahwa pemerintah Israel dan Indonesia telah melakukan diskusi mengenai normalisasi hubungan dalam tiga bulan terakhir. Ynet mencatat bahwa Israel akan mengehentikan usahanya untuk menghalangi Indonesia menjadi anggota OECD, yang dikenal sebagai “klub negara kaya”, sebagai imbalan atas hubungan resmi yang terjalin antara kedua negara. Sebelumnya Israel telah menghalangi keanggotaan Indoensia di OECD dengan alasan tidak adanya hubungan diplomatik. Media Jewish Insider juga pernah membahas tentang normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Menurut informasi dari media tersebut, Presiden Joko Widodo dan Eli Cohen, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Israel pada waktu itu, telah menyetujui draf akhir perjanjian normaisasi hubungan kedua negara sebagai langkah awal menuju hubungan diplomatik penuh. Pasa saat itu, beredar kabar bahwa Israel dan Indonesia berencana untuk mengumumkan normalisasi hubungan pada Oktober 2023. Namun, itu tergantung pada jadwal kunjungan Presiden Jokowi ke Gedung Putih di Washington D. C. , Amerika Serikat. Istana Kepresidenan, melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, menegaskan bahwa berita dari media asing yang menyatakan Indonesia memiliki rencana untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel adalah tidak benar. “Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar,” ungkap Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (29/2/2024). Menteri Luas Negeri Indoensia saat itu, Retno Marsudi, menegaskan penolakannya terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Ia memastikan bahwa posisi Indonesia tetap sama dan akan terus mendukung kemerdekaan Palestina. “Dari waktu ke waktu selalu ada pihak-pihak yang mengatakan sudah waktunya Indonesia melakukan normalisasi. Buat kita posisi kita jelas seperti yang saya sampaikan,” jelas Menlu Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Konferensi PUIC dan OKI Bahas Iklim Negara Hingga Konflik Palestina
bogorplus.id – Konferensi ke-19 dari Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) diadakan di DPR. Agenda utama dari konferensi ini adalah untuk menetapkan topik dan menegaskan tema serta substansi yang akan dibahas dalam forum parlemen OKI. PUIC ke-19 berlangsung di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, pada 12-15 Mei 2025. Pertemuan PUIC ini selama lima hari dihadiri oleh delegasi dari 37 negara anggota OKI. Ketua BKSAP DPR, Mardani Ali Sera, menyatakan pada hari pertama konferensi bahwa agenda yang ditetapkan adalah tema ‘Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan’ melalui rapat komite tetap. Acara ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat diplomasi bagi parlemen dunia Islam. “Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global,” ungkap Mardani kepada media pada Senin (12/5/2025). Rapat komite tetap PUIC ke-19 juga membahas penguatan parlemen melalui transparansi serta akuntabilitas. Mardani menjelaskan bahwa sidang PUIC adalah platform penting bagi negara-negara anggota untuk menyatukan visi dan meningkatkan solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan modern. “Mulai dari konflik berkepanjangan seperti di Palestina, perubahan iklim, hingga ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tuturnya. Pertemuan ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun PUIC yang membahas rencana untuk mendukung masyarakat yang menjadi kelompok rentan. Mardani mendorong anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung kemerdekaan Palestina. “Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel guna menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina,” jelasnya. Mardani menambahkan bahwa PUIC harus berperan dalam menjembatani perdamaian untuk negara-negara yang sedang dilanda konflik. Dukungan untuk rakyat Palestina akan terus dikemukakan sebagai bentuk komitmen dari Indonesia. “Tidak hanya Palestina. Semua kita cover, termasuk jalan perdamaian India dengan Pakistan, dan Ukraina dengan Rusia,” ucap Legislator PKS ini. “DPR mengangkat isu-isu krusial, termasuk pentingnya dukungan kolektif terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan kerja sama ekonomi Islam, perlindungan komunitas Muslim minoritas, serta pemberdayaan perempuan di parlemen,” tambahnya. Dalam konteks dunia Islam, Mardani berpendapat bahwa kolaborasi antarparlemen dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun solidaritas, menjembatani perbedaan, dan memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan zaman. Ia meyakini bahwa parlemen global memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas baik di tingkat nasional maupun regional. “Dengan membawa tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’, Indonesia melalui DPR ingin menginspirasi negara-negara anggota PUIC untuk terus membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan kerja parlemen,” pungkasnya.