Komisi IV DPRD Kota Bogor Kawal Penyaluran 140 Alat Dengar untuk Disabilitas
bogorplus.id- Dalam upaya memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, Komisi IV DPRD Kota Bogor mengunjungi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Rabu (12/3). Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung distribusi 140 alat bantu dengar kepada masyarakat penyandang disabilitas tuna rungu. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Komisi IV, Juhana, bersama anggota lainnya: Endah Purwanti, Mulyani, Azis Muslim, dan Tri Riyanto Andhika Putra. Rezky mengungkapkan, harapannya agar bantuan dari APBD dan CSR ini dapat tersalurkan secara adil. “Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi dengan teman-teman disabilitas dan mengawal proses penyaluran bantuan alat dengar,” ujarnya. Juhana menambahkan, distribusi alat bantu dengar ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. “Sesuai amanat Perda 2 Tahun 2021, kami ingin saudara kita yang disabilitas mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan hal itu terlihat pada hari ini,”tuturnya. Tak hanya mengawasi penyaluran, Komisi IV juga menyampaikan wacana perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Aturan baru ini rencananya akan dikelola di bawah Badan Pusat Statistik (BPS) guna meningkatkan akurasi dan efisiensi. “Ke depannya, data tidak lagi menggunakan nama DTKS dan akan terpusat di bawah BPS,”ucapnya. Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, perubahan tersebut diharapkan mempermudah pelaksanaan program bantuan serta memperkuat koordinasi antarlembaga. Endah menutup pertemuan dengan menekankan pentingnya reformasi ini untuk memastikan efektivitas anggaran dan efisiensi program bantuan sosial. “Jadi memang untuk menjaga efektivitas anggaran dengan program bantuan sosial yang lebih efisien,”pungkasnya.
Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS RendahÂ
bogorplus.id-Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor tidak setuju soal tudingan yang dilontarkan oleh PJ Bupati Bogor Bachril Bakri, soal pondok pesantren jadi penyebab rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS). Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi. Dia menilai, pondok pesantren sudah memberikan manfaat yang banyak untuk pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. “Pondok Pesantren baik yang ada sekolahnya maupun yang tidak ada, sudah sangat membantu Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas anak bangsa, ini jangan disalahkan, malah kita harus bantu mereka,” katanya Minggu (2/2). Politisi Partai Golkar itu mengaku, banyak pondok pesantren yang tidak memiliki sekolah, akan tetapi memperbolehkan santrinya untuk melanjutkan pendidikan formal. “Para pimpinan pondok pesantren sudah jauh berpikir soal masa depan santrinya, tentu mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkan santrinya untuk kehidupan mereka yang lebih baik di masa yang akan datang,” jelas dia. Ridwan Muhibi menyarankan, pemerintah mestinya membantu pondok pesantren dari segi fasilitas dan bantuan lainnya yang tidak dimiliki pondok pesantren. “Kita sudah ada Perda Pondok Pesantren, tinggal bagaimana pemerintah membantu secara maksimal apa yang dibutuhkan pondok pesantren. Kurikulum pondok pesantren biarlah para kiyai yang lebih mengetahui kebutuhannya, kita pemerintah bantu di hal lainnya,” jelas dia. Pria yang kerap dipanggil Bibih itu juga menekankan, pemerintah agar tidak fokus pada pendidikan atau sekolah negeri, tapi harus mulai memikirkan kesejahteraan sekolah swasta, khususnya yang memiliki pondok pesantren. “Jangan dibeda-bedakan antara negeri dan swasta, mereka sama-sama membantu kita untuk menjadikan anak bangsa yang memiliki kualitas, apalagi di pondok yang menekankan pendidikan karakter dan akhlak, maka pemerintah harus memikirkan itu semua,”pungkasnya.