Kabupaten Bogor Tata Ulang Batas Wilayah, Usung Nuansa Kerajaan Sunda
bogorplus.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah menyiapkan langkah strategis untuk menata ulang batas wilayahnya. Proses ini menjadi tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang disampaikan saat menghadiri Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 di Kabupaten Bogor. Penataan itu mencakup batas-batas administratif desa, kecamatan, hingga perbatasan paling ujung di sisi timur, barat, selatan, dan utara Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan, Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga prosesnya tidak bisa dilakukan sekaligus. “Kami lakukan secara bertahap. Wilayah Kabupaten Bogor sangat luas, jadi perlu perencanaan matang. Tapi kami sudah siapkan semuanya,”ujarnya, Selasa (3/6). Kata Rudy, untuk desain batas wilayah saat ini tengah digarap oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapedalitbang). Rudy menginginkan desain tersebut bukan sekadar hiasan visual. “Bukan hanya gambar, tapi harus punya makna. Ini mencerminkan identitas dan budaya kita,” tegasnya. Ia juga memastikan, desain batas wilayah nantinya akan seragam di seluruh penjuru Kabupaten Bogor. Begitu pembahasan rampung, lanjut Rudy, desain ini akan segera diluncurkan secara resmi. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyarankan agar desain batas wilayah mengangkat kekayaan budaya lokal. Ia mengusulkan penggunaan gaya arsitektur khas Kerajaan Sunda untuk membangun gapura di tiap batas wilayah. “Tujuannya untuk membangun spirit masyarakat. Kita hadirkan gapura yang menggambarkan kebesaran Kerajaan Sunda di tiap batas desa dan kecamatan,” kata Dedi Menurutnya, sentuhan budaya ini akan memperkuat rasa memiliki dan membangkitkan kebanggaan masyarakat Bogor terhadap daerah asal mereka.
HJB ke -543 Gubernur Jabar Dedi Mulyadi : Bogor Tanah Pusaka Pajajaran
bogorplus.id- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri rangkaian Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 di Kabupaten Bogor. Dedi mempimpin langsung upacara HJB ke-543 di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (3/6). Dalam sambutannya, ia menceritakan sejarah atau histori dari kerajaan sunda yakni pajajaran yang ibu kota nya berada di Bogor. “Tanah Bogor yang saya menyebutnya adalah tanah pusaka pajajaran,”ujarnya. Alasannya menyebut, Bogor sebagai tanah pusaka, karena Bogor memiliki Gunung Salak. Menurut dia, dalam gunung itu terkandung berbagai bebatuan yang memiliki nilai sangat tinggi. “Maka bakwan pajak nafas dengan sehat dari aliran gunungnya mengalirlah air, air yang jernih melahirkan kerokan sungai yang indah, juga melahirkan hamparan sawah yang terhampar,”ucapnya. Selain itu, juga melahirkan landscape pegunungan yang indah udara yang sangat dingin dan melahirkan sebuah peradaban. Kata Dedi, pemerintah Inggris dan pemerintah kolonial Belanda meletakkan Bogor sebagai Pusat dari sebuah adab negara. Dalam kesempatan itu, KDM mengungkapkan ada tiga prinsip kepemimpinan budaya Sunda. Pertama bisa lurus bumi, kedua ngapak mega dan ketiga bisa lempeng nahulur jaya. “Bisa nulus bumi artinya dia bisa memahami apa yang menjadi keinginan publiknya berdasarkan rohaninya bukan berdasarkan pendapat netizen,”pungkasnya.
Gubernur Jabar Pangkas Bankeu, Pemkab Bogor Bakal Selektif Gunakan APBD
bogorplus.id- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memangkas bantuan keuangan (bankeu) senilai Rp1,7 triliun untuk 27 kota/kabupaten dalam APBD 2025. Pencoretan bantuan keuangan itu bisa dilihat dalam dokumen Pergub No 12 tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2025. Tercatat di halaman 38 yang membahas belanja daerah. Tertulis bahwa belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kota kabupaten awalnya direncanakan Rp1,772 triliun. Atau tersisa Rp528,325 miliar. Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, dengan adanya pemotongan bantuan keuangan ini, Pemkab Bogor akan lebih selektif dalam menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kata Rudy, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Provisi Jawa Barat mengikuti efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. “Kami mengacu, mempedomani salah satunya inpres no 1 tahun 2025, yaitu untuk dialihkan pembangunan infrastruktur,”ujarnya, Jumat (9/5). Salah satunya Infastruktur yang dibangun yakni jalan di Wilayah Parung Panjang yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat. “Kita perbaiki Beberapa ruas jalan, bukan hanya dibarat tapi di Utara, selatan, barat dan timur,”ucapnya. Menurut Rudy, Pemkab Bogor tak terbebani dengan pemangkasan bantuan keuangan yang diberikan provinsi ke Kabupaten maupu kota. “Kami tidak terbebani selama kita berjuang bersama-sama membangun bangsa, dari kab Bogor bersama pempro, pemerintah pusat,”pungkasnya.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta Kementerian Tak Hanya Segel Bangunan di Puncak : Harusnya Dibongkar
bogorplus.id- Pemerintah melalui Kementerian KLHK dan Kemenhut tengah gencar melakukan penertiban di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Total sementara yang mereka tertibkan dan di pasangi plang penyegelan sedikitnya ada 11 bangunan vila maupun tempat wisata. Kementerian lingkungan hidup menyegel bangunan yang berdiri di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Sementara Kemenhut menyasar tempat-tempat wisata yang berdiri diatas hutan produksi. Penyegelan itu akan terus dilakukan. Namun langkah penertiban yang dilakukan pemerintah pusat itu malah dapat kritikan dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Dedi meminta, kementrian untuk bersikap tegas bagi pelanggar alih fungsi lahan. Ia menyoroti pengunaan lahan di hutan produksi. Kata dia, harusnya area vila maupun rumah yang berdiri di atas lahan hutan lindung, jangan hanya di pasangi plang saja. Tetapi mesti langsung di bongkar. “Saya sudah ngomong di media sosial kepada kemenhut, dirjen penegakan hukumnya. Kalo memang area vila maupun rumah di hutan lindung ya langsung di bongkar,”katanya, Kamis (13/3) malam. Menurut dia, kebutuhan ekosistem saat ini buka lagi membutuhkan plang penyegelan. Dirinya menilai jika kementerian berani membongkar, maka air akan lagi terserap oleh tanah. “Kalo sudah di bongkar apasi tujuannya? kalo sudah di bongkar kan airnya jatoh lagi ke tanah meresap, kalo diplang nanti abis diplang bulan juni musim kemarau, nanti orang lupa lagi nanti musim hujan bikin plang lagi,”katanya. Pria yang masih patuh dengan ajaran sunda ini menilai, hutan adalah nilai sebuah spiritual yanh menjadi ekosistem bagi kehidupan manusia. Kendati begitu, perlu adanya kepedulian terhadap lingkungan agar selalu dijaga dan tetap dilestarikan. Lebih lanjut, dia menyebut, peninggalan Sunda di Bogor yang ada dan masih dipergunakan manfaatnya oleh masyarakat, yakni gunung dan hutan. “Gini, peninggalan utama di Bogor yang masih tersisa dan hidup adalah hutan. Kalau bicara peninggalan sejarah sunda di Bogor itu apa sih selain batu tulis, ya hutan,”pungkasnya.
Bikin Orang Sunda Terpukul, Ini Alasan Dedi Mulyadi Nangis Saat Lihat Hutan di Bogor Gundul
bogorplus.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan alasan dirinya menangis saat melihat kegundulan hutan tutupan di Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Gubernur yang peduli dengan kebudayaan itu menilai, Bogor merupakan pusat peradaban Sunda yang sudah mulai sedikit peninggalan-peninggalannya. Ia menyebut, peninggalan Sunda di Bogor yang ada dan masih dipergunakan manfaatnya oleh masyarakat, yakni gunung dan hutan. “Gini, peninggalan utama di Bogor yang masih tersisa dan hidup adalah hutan. Kalau bicara peninggalan sejarah sunda di Bogor itu apa sih selain batu tulis, ya hutan ” kata dia, Kamis 13 Maret 2025. Bagi masyarakat Sunda, kata dia, hutan memiliki nilai spiritualitas yang tinggi yang tidak boleh dilupakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sunda. “Karena bagi saya hutan itu nilai spiritualitas, dia menjadi pusat ekosistem kehidupannya manusia. Masa pusatnya diinjakin, kan ga boleh,” papar dia. Ia menjelaskan, para ajaran Sunda, hutan terbagi pada beberapa bagian, salah satu bagian yang sakral adalah Leuweung Tutupan atau hutan taman nasional. “Leuweung Tutupan, itu Leuweung (hutan) tidak boleh disentuh (dirusak),” kata dia. Kedua, kata dia, yakni hutan lindung atau hutan yang dibawah taman nasional. Ketiga yakni Leuweung Awisan sebagai cadangan jika Leuweung atau hutan garapan sudah habis. “Ini areal-areal sakral yang tidak boleh diganggu. Makanya saya nangis kenapa? Karena areal yang kita sakralkan (hutan tutupan) diganggu, kenapa?karena ini pusat ekosistem di sini. Jadi kalau ekosistem diganggu, maka terganggu juga ekosistem, nanti lahir penyakit segala macam,” jelas dia. Sehingga, dirinya tidak mempermasalahkan jika areal atau hutan garapan dipergunakan atau digarap masyarakat selagi tidak mengganggu hutan lindung atau tutupan. “Kita fokus areal yg mestinya hutan, menjadi hutan. Areal yang bisa digunakan untuk garapan tadi ya tidak masalah, yang tidak boleh itu hutan garapan tidak boleh masuk areal tutupan. Kan ada aturannya,” tutup dia
Gubernur Jabar Nangis Liat Hutan Lindung di Bogor Rusak
bogorplus.id- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menangis saat melihat hutan lindung di Kabupaten Bogor rusak. Dedi Mulyadi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Bidang Pangan, dan Pemkab Bogor saat mengunjungi Kawasan Puncak. Mereka meninjau beberapa lokasi yang diduga melakukan alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai. Adapun tempat yang dikunjungi, yakni, Telaga Saat, Hibisc Fantasy milik PT Jaswita, PTPN dan wisata Eiger Land. Saat di lokasi Eiger land, Menteri KLHK Hanif Faisol Nurofiq, Menko Pangan Zulhas dan Dedi Mulyadi langsung memasangkan palang segel bertuliskan “Area ini dalam pengawasan”. Pantau di lokasi, usai memasang plang. Dedi Mulyadi melihat area lahan di Eiger land itu, dia kemudian melihat hutan lindung yang longsor. Dedi langsung lemas, kemudian bersandar di area besi tertunduk, lalu mengeluarkan air mata. Punggungnya sempat dielus oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal. “Ini tata ruangnya boleh ga ?,” tanya Demul ke Ditjen Gakkum LH, Rasio Ridlo Sani. Rasio Ridlo Sani kemudian menjawab akan mendalami terkait hal tersebut. “Nanti kami akan dalami dulu pak,” tutupnya.