Ketum ILUNI FK UI Minta Prabowo untuk Mengganti Posisi Menkes Budi Gunadi
bogorplus.id – Ketua Umum Ikatan Alumni (ILUNI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Dr. dr. Wawan Mulyawan mengungkapkan permohonan dari alumni untuk Presiden RI Prabowo Subianto agar mengganti posisi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. “Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan. Jadi saya (katakan) jelas, karena sudah kelewatan,” ucap Wawan kepada wartawan di Gedung FK UI Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Wawan menjelaskan, alumni FK UI minta agar posisi Menkes Budi Gunadi Sadikin diganti karena dianggap tidak memadai dalam menghadapi masalah pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan. Ia menyebutkan, sebelumnya FKUI telah memberikan masukan dan aspirasi untuk merevisi beberapa poin sebelum Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disetujui. Namun, Wawan mengkritik Kemenkes yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi FKUI hingga Undang-Undang tersebut disahkan. “Mohon maaf, (Kemenkes) hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kami bertemu langsung dengan Pak Menkes saat itu, beraudiensi, memaparkan revisi dan kami ajukan,” tambahnya. Untuk itu, ia mendukung tindakan Guru Besar FK UI yang berbicara mengenai kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Wawan menekankan, aksi Guru Besar FK UI yang “turun gunung” merupakan bentuk solidatitas bersama. “Kami yakin bahwa ketika melawan dan memperjuangkan yang benar, seluruhnya pasti akan mendukung, termasuk masyarakat,” tegasnya. “Tujuan kami adalah pasien dan safety, keselamatan pasien dan keselamatan masyarakat,” tambah Wawan. “Tentu sebagai warga negara yang baik, kami semua dari awal menyetujui UU dan juga PP yang telah digariskan oleh pemerintah. Tetapi, di dalam perjalanannya ternyata ada komitmen yang tidak sesuai dengan UU dan juga PP, dan hal-hal yang akhirnya kami boleh sampaikan, terganggunya proses pendidikan kedokteran dan akhirnya pelayanan kesehatan,” ujar Ari. Bahkan, berbagai kebijakan Kemenkes dalam sebulan terakhir menimbulkan kepanikan di masyarakat dan mengganggu para akademisi di bidang kedokteran. Salah satu kebijakan yang mendapatkan perhatian belakangan ini adalah mengenai mutasi sejumlah dokter, termasuk Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yunuarso yang juga merupakan pengajar di FKUI.
Menkes: Orang dengan Penghasila Rp 15 Juta Pasti Lebih Cerdas dan Sehat
bogorplus.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa individu dengan penghasilan tinggi cenderung lebih sehat dan lebih cerdas. Ia juga berpendapat bahwa pendapatan yang tinggi merupakan salah satu indikator dari sebuah negara yang berkembang. Ia menetapkan bahwa penghasilan tinggi itu berada pada angka Rp 15 juta per bulan. Jika seorang memperoleh haji sebesar itu, maka individu tersebut dipastikan memiliki kecerdasan dan kesehatan yang baik. “Apa sih bedanya orang yang gajinya Rp 15 juta sama Rp 5 juta? Cuma dua, satunya Rp 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar,” jelas Budi dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, yang dikutip pada Senin (19/5/2025). “Kalau dia enggak sehat dan enggak pintar, enggak mungkin gajinya Rp 15 juta, pasti gajinya Rp 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi enggak sehat, sama juga, kalau dia sehat aja tapi enggak pintar, sama juga,” tambah Budo dengan tegas. Berdasarkan pandangannya, pemerintah tentunya akan berusaha mendorong masyarakat untuk mendapatkan penghasilan antara Rp 5 juta hingga Rp 15 juta agar sejalan dengan pendapatan di negara-negara yang lebih maju. Ia menekankan perlunya peningkatan dalam kesehatan dan kecerdasan masyarakat. “Jadi gampang ngeceknya, ketika kita ada pertemuan alumni, tanya siapa yang gajinya di atas Rp 15 juta. Kalau masih banyak yang di bawah Rp 15 juta, nah itu artinya kita belum negara maju,” kata Budi. Mengenai angka Rp 15 juta, itu sebenarnya pernah diungkapkan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebagai jumlah yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak di ibukota. Badan Pusat Statistik (BPS) juga pernah membuktikan temuan yang sama. “Ideal tinggal di Jakarta itu seharusnya Rp 5-10 juta, Rp 15 juta lebih bagus,” ungkapnya dalam sebuah video di saluran Youtube pribadinya, yang dikutip pada Senin (13/5/2024). Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membantu warganya memperoleh pendapatan minimum tersebut. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, maka warga akan mampu bekerja dengan lebih baik. “Kalau perut kenyang, pikiran tenang. Kalau pikiran tenang baru bisa bekerja dengan baik,” ujarnya. Jakarta memang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia, berdasarkan survei BPS. Lembaga tersebut mencatat bahwa biaya hidup di Jakarta mencapai Rp 14,9 juta per bulan, meningkat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang sebesar Rp 13,45 juta pada tahun 2018. Angkat tersebut diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang mengukur pola konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan dan pedesaan untuk menyusun paket komoditas baru dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Survei ini melibatkan 90 kota dan mencakup biaya konsumsi, termasuk makanan, minuman, bensin, hingga pulsa telepon seluler. Setelah Jakarta, Bekasi tercatat sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi kedua, diikuti oleh Kota Surabaya.