Bogorplus.id – Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Heri Gunawan mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2023 tentang pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
Heri Gunawan menjelaskan, Sosialisasi Perda itu juga sekaligus menjaring aspirasi masyarakat untuk melakukan penyempurnaan sebelum dibuatkan peraturan bupati (Perbup).
“Penyebarluasan Perda merupakan langkah penyempurnaan sebelum dibuatkan Perbupnya. Sehingga saat Perbupnya sudah jadi, isi pada Perbup itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata dia, Sabtu 29 Maret 2025.
Perda yang merupakan prodak DPRD Kabupaten Bogor itu, merupakan bentuk kepedulian legislatif dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini di Kabupaten Bogor.
“Sehingga, kita bisa membantu sektor pendidikan usia dini ini berlandaskan aturan yang telah dibuat melalui Perda tersebut. Kami berharap lembaga pendidikan bisa terbantu atas adanya Perda itu,” jelas dia.
Heri Gunawan menyampaikan, pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor telah sepakat untuk membangun sumberdaya manusia dengan kemudahan masyarakat dalam menjangkau pendidikan.
“Perda itu juga merupakan komitmen dan keberpihakan pemerintah dan DPRD kepada dunia pendidikan. Ini salah satu langkah mencerdaskan anak bangsa,” jelas dia.
Tak hanya pendidikan tingkat PAUD, pemerintah Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto juga telah menyiapkan program-program untuk mencerdaskan anak bangsa di tingkat dasar hingga universitas.
“Pak Bupati memiliki Program satu sarjana satu desa. Tentu, ini sesuai dengan amanat undang-undang, dimana setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi,” jelas dia.
Heri menyampaikan, pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor telah mengalokasikan 20 persen lebih APBD untuk menunjang dunia pendidikan.
Menurutnya, hal tersebut sejalan juga dengan Program presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan APBN 20 persen lebih untuk membantu rakyatnya mendapatkan hak untuk menjadi seorang yang terdidik.
“Apalagi hari ini ada program Makan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Sehingga, gizi siswa terpenuhi dan masyarakat yang kurang mampu bisa sekolah di sekolah rakyat yang memiliki kurikulum unggulan,” tutup dia.
