bogorplus.id – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terkait masalah lingkungan hidup di berbagai daerah, terutama di kawasan wisata, setelah insiden di Puncak, Jawa Barat. Dia menyebutkan dua lokasi yang menjadi perhatian, yaitu Sentul dan Bekasi.
“(Daerah yang ditertibkan) Semua daerah hulu. Di Bekasi juga, Sentul,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
Hanif menjelaskan bahwa lahan miliki beberapa perusahaan yang diduga merusak lingkungan di daerah Cisarua, Bogor, akan segera dibongkar.
“Bongkar itu,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa izin usaha Perusahaan-perusahaan tersebut akan dicabut karena telah menyebabkan kerusakan yang berpotensi memicu bencana alam di wilayah Jabodetabek.
“(Dicabut) Iya. Itu kan fungsinya telah menyebabkan banjir yang sebabkan korban jiwa dan harta yang cukup besar ya. Saya rasa cukup ya kita bertindak terlalu gegabah. Kita perlu kembalikan daerah hulu,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa perubahan lanskap di Kawasan Puncak Bogor menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dan longsor.
Ia berpendapat, “Puncak sekarang berubah isinya bangunan, tempat wisata, vila, dan sejenisnya. Ayo, berani nggak kita bareng-bareng untuk segera menyulap Puncak jadi kawasan hijau, bukan kawasan beton. Ributnya jangan pada waktu hujan, nanti sudah musim kemarau lupa lagi, hujan ribut lagi,” ujarnya dalam sebuah video di akun Instagram-nya, Senin, 3 Maret 2025.
Dedi mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama hingga tuntas, “Tanpa ada kepentingan apapun, kecuali konservasi.”
Ia juga mengusulkan agar masyarakat mulai menanam pohon di daerah kosong di perbukitan. “Saya sudah minta Kepala (Dinas) Kehutanan (Jawa Barat) siapkan ratusan ribu bila perlu jutaan pohon untuk segera ditanamkan.”
“Tidak usah lagi ada acara seremoni-seremoni, upacara, langsung gerakin petani, gerakin warga nanemin pohon, setiap warga nanti mendapat hak melakukan pengelolaan dan saya lagi memikirkan bagaimana membiayainya,” tambahnya.
Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat mengidentifikasi kerusakan lingkungan di Kawasan Puncak sebagai penyebab banjir.
Direktur Walhi Jabar Wahyudin Iwang, menegaskan bahwa faktor alam bukan satu-satunya penyebab bencana.
Deforestasi dan alih fungsi lahan di kawasan Puncak telah berlangsung selama bertahun-tahun, mengubah hutan dan lahan berlangsung selama bertahun-tahun, mengubah hutan dan lahan resapan air menjadi vila, hotel, perumahan, dan pengembangan wisata yang mengatasnamakan ramah lingkungan.
“Dalam kurun waktu lima tahun, Walhi menduga kurang lebih hampir 45 persen kerusakan (terjadi) di kawasan Puncak Bogor,” sebutnya.
“Ini meningkat drastis, sehingga jika dihitung per hari ini, kerusakan akibat alih fungsi kawasan dapat diperkirakan jadi 65 persen atau setara setengah lebih luas kawasan Puncak Bogor telah mengalami kerusakan yang serius. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air hujan berkurang drastis,” jelasnya.
Wahyudin menekankan bahwa alih fungsi lahan didominasi oleh proyek properti dan fasilitas pariwisata yang tidak terkendali, dengan banyak pengembang yang diduga sengaja mengabaikan analisis dampak lingkungan (Amdal) demi mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek.
Dokumen Amdal dan UKL/UPL justru sering kali hanya dijadikan formalitas bagi para pengembang untuk memperoleh izin berusaha semata
Mengenai kerusakan lingkungan di Puncak Bogor yang dianggap sebagai penyebab banjir, Dedi menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap tata ruang di kawasan tersebut. Evaluasi ini akan dilakukan bersama pemerintah pusat, yang memungkinkan diterapkannya moratorium pembangunan di area itu.
