bogorplus.id – Komisi I DPRD Kota Bogor mengadakan rapat kerja bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2024. Pembahasan kali ini difokuskan pada evaluasi pengelolaan aset daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan penting.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menyoroti masih banyaknya aset daerah yang belum tersertifikasi.
Menurut data dari BKAD, dari total aset Pemerintah Kota Bogor, terdapat sebanyak 2. 734 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Hal ini menjadi perhatian serius, karena berpotensi memengaruhi legalitas dan pemanfaatan aset-aset tersebut.
“Kami mendesak BKAD untuk mempercepat proses sertifikasi aset bekerja sama dengan BPN. Sertifikasi aset adalah fondasi penting dalam pengelolaan dan pengamanan aset milik daerah. Termasuk menghindari terjadinya sengketa atau konflik kepemilikan aset dengan pihak lain,” ungkap Karnain, yang juga merupakan Politisi PKS, pada Rabu (16/4/2025).
Di samping itu, Komisi I juga menyoroti rendahnya kontribusi dari aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Diketahui, ada sekitar 700 hingga 800 aset yang dikelola oleh pihak ketiga, tetapi hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp2 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Evaluasi terhadap seluruh bentuk kerjasama ini sangat penting agar aset-aset tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi daerah,” tambahnya.
Komisi I juga mendorong percepatan digitalisasi data aset untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam proses pengawasan. Digitalisasi ini diharapkan dapat memudahkan DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan aset milik daerah.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi I merekomendasikan peningkatan kinerja tim pendataan dan pengelolaan aset, termasuk usulan penambahan anggaran insentif dalam RAPBD-P 2025 untuk mendukung percepatan proses sertifikasi dan validasi data aset.
