bogorplus.id – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen DPDT) terlibat diskusi khusus mengenai pembentukan Koperasi Merah Putih di Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel). Kemendes menargetkan bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh Kalsel dapat diselesaikan pada akhir Mei 2025.
“Kedatangan saya hari ini atas inisiasi Gubernur Kalsel untuk peluncuran dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kalimantan Selatan,” ujar Mendes PDT Yandri Susanto, Rabu (21/5/2025).
Yandri menjelaskan bahwa setelah pembangunan selesai sesuai rencana, mereka akan melanjutkan ke proses pembuatan akta notaris agar koperasi tersebut dapat memiliki badan hukum. Ia juga menambahkan bahwa sumber dana bisa berasal dari berbagai tempat, termasuk dari dana desa yang mencapai 3%.
“Pendanaannya banyak sumber yang akan memfasilitasinya salah satunya boleh diambil dari tiga persen dana desa,” jelasnya.
Yandri menegaskan bahwa dana desa tahap kedua tidak akan dicairkan jika ada desa yang belum membentuk Koperasi Merah Putih. Ini merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang harus segera dilaksanakan.
“Apabila ada desa atau kelurahan yang tidak menjalankan atau memperlambat proses dibentuknya Koperasi Merah Putih maka kami enggan mencarikan dana desa tahap kedua,” tambahnya.
Saat ini, Koperasi Merah Putih telag berdiri di lebih dari 30 ribu desa di seluruh Indonesia. Pihaknya terus memantau pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh negeri agar dapat memiliki badan hukum sebelum perayaan Hari Koperasi pada 12 Juli 2025.
Di sisi lain, Gubernur Kalsel Muhidin berkomitmen untuk menyelesaikan Koperasi Merah Putih sebelum tenggat waktu. Terdapat 1.879 desa dan 144 kelurahan di Kalsel yang akan membentuk Koperasi Merah Putih, dengan total 2.023 koperasi yang direncanakan.
“Sesuai perintah, akan rampung di akhir Mei. Paling lambat 12 Juli mendatang,” kata Muhidin, Rabu (21/5/2025).
Terkait pendanaan, Muhidin menyatakan bahwa pihaknya bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, pihak ketiga, ataupun sektor swasta. Ini sesuai dengan arahan Mendes Yandri.
“Untuk pendanaan jangan khawatir. Kita bisa melibatkan bupati/walikota, pengusaha maupun perusahaan besar yang di wilayah Kalsel. Guna memastikan program kelancaran program Koperasi Merah Putih,” pungkas Muhidin.
