bogorplus.id – Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bogor berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa melalui ID Humanity mengadakan seminar untuk pelatihan guru-guru sekolah inklusi di seluruh Kota Bogor.
Acara ini bertujuan untuk menghindari adanya perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah dan lingkungan sekitar.
Seminar ini berlangsung di Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan Kota Bogor pada hari Rabu, 18 Juni 2025.
Dengan tema “Mengatasi Perundungan pada Anak Disabilitas di Sekolah dan Lingkungan Masyarakat dengan Dukungan Keluarga dan Pemerintah” acara ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta.
Peserta terdiri dari guru di sekolah formal dan nonformal, serta perwakilan dari lembaga terkait seperti Dinas Pendidikan, SLB, KPAI, dan BPBD.
“Kami mencoba menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengatasi perundungan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah,” ungkap Kabag Program ID Humanity Dompet Dhuafa, Mustaki.
Ia menilai bahwa pelatihan ini merupakan wujud kontribusi nyata dalam menciptakan pendidikan yang adil dan setara bagi setiap anak. Mereka ingin agar guru-guru dapat memahami kondisi ABK.
“Para guru juga harus mampu menerapkan pendekatan yang tepat di sekolah masing-masing,” tambahnya.
Mustaki menambahkan bahwa ini adalah kegiatan pertama yang secara khusus menyasar para guru inklusi. Sebelumnya, mereka telah lebih dulu fokus kepada para caregiver atau pendamping ABK.
“Ke depan, kegiatan serupa akan dilanjutkan dalam bentuk forum diskusi grup (FGD) dan roadshow ke sekolah-sekolah yang berpotensi rawan perundungan,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua DPC PPDI Kota Bogor, Hasan Basri, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah langkah awal untuk meningkatkan pemahaman guru tentang penanganan perundungan. Banyak guru yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kasus perundungan terhadap ABK.
“Harapannya, para guru memiliki pengetahuan dasar dalam penanganan ABK, baik secara akademik maupun psikososial,” ucap Hasan.
Materi yang dibagikan dalam seminar ini mencakup berbagai hal. Dari perlindungan anak, penanganan ABK, kurikulum dan pendekatan inklusif, hingga edukasi mengenai kebencanaan yang dibawakan oleh BPBD.
“Anak disabilitas juga perlu dipersiapkan dalam situasi darurat. Ini bagian dari pendekatan inklusif yang menyeluruh,” tambahnya.
Hasan menggarisbawahi bahwa saat ini belum semua sekolah memiliki guru yang khusus menangani inklusi. Oleh karena itu, pelatihan ini diharapkan menjadi pondasi awal bagi guru-guru umum yang mulai memberikan perhatian kepada siswa disabilitas.
Selain itu, sesuai dengan regulasi, semua sekolah kini diwajibkan untuk menjadi sekolah inklusi.
“Tidak boleh ada penolakan terhadap anak disabilitas. Tapi tantangan kita adalah belum semua guru memiliki kapasitas menghadapi kebutuhan khusus itu,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, PPDI Kota Bogor berharap dapat menciptakan zona aman bagi anak disabilitas, baik di sekolah maupun di masyarakat.
Ini akan dilakukan melalui strategi kolaborasi yang melibatkan empat pilar utama: sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat.
Sekolah juga dianjurkan untuk mengimplementasikan kurikulum inklusif dan menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas. Keluarga diharapkan lebih aktif dalam mendukung serta memantau perkembangan anak.
Pemerintah diminta untuk memperkuat regulasi dan program perlindungan.
Sementara itu, masyarakat luas diajak untuk lebih peduli terhadap hak-hak anak disabilitas.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin membangun lingkungan yang lebih inklusif dan ramah untuk anak disabilitas, sekaligus mencegah terjadinya perundungan dalam bentuk apa pun,” tutup Hasan.
