bogorplus.id- Keberlanjutan program Biskita Trans Pakuan menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakrat Daerah (DPRD) Kota Bogor.
Hal ini menyusul keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk tidak lagi memperpanjang subsidi bagi program tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor segera menyusun skenario pendanaan agar masyarakat mendapat kepastian terkait masa depan program Biskita
“Semua skenario, kajian teknokratik, dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah menyampaikan keputusannya, dan kita harus siap menghadapi hal ini,” ujar Rusli, Rabu (15/1/2025).
Ia juga menekankan agar Dishub mengikuti peraturan yang berlaku dalam penyusunan kajian dan perencanaan.
Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023, Pasal 91 ayat (1), pemerintah Kota Bogor diwajibkan menyediakan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Menurut Rusli, keberadaan Biskita sudah sesuai amanat Perda tersebut. Namun, ia melihat perlunya optimalisasi, seperti memastikan integrasi antar-koridor kendaraan dan menyelaraskan program ini dengan sistem rerouting angkot yang sudah berjalan.
“Kalau sulit membuat sistem baru, tiru saja pengelolaan TransJakarta. Tidak ada salahnya mencontoh hal baik. Yang penting, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” katanya.
Libatkan Semua Stakeholder
Rusli juga meminta Dishub untuk menggandeng Organda Kota Bogor dalam mengelola Biskita.
Hal ini penting untuk melibatkan semua badan hukum transportasi di Kota Bogor, guna mencegah konflik horizontal dan memperlancar perencanaan transportasi.
“Semua pihak, termasuk pemilik angkot, koperasi, dan badan hukum transportasi, harus terlibat. Program ini membutuhkan dukungan bersama agar bisa berjalan baik,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi perencanaan transportasi Kota Bogor dalam satu dekade terakhir yang dinilai sering gagal.
Banyak program yang terlihat menjanjikan di awal, namun akhirnya tidak berlanjut. Rusli berharap hal serupa tidak terjadi pada Biskita.
Kendati begitu Rusli berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin, mampu menyelesaikan persoalan transportasi dengan memasukkan program-program komprehensif ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Penataan transportasi memerlukan Rencana Induk Transportasi. Saya harap program transportasi yang ada bisa dituangkan ke dalam RPJMD dengan baik,” ungkapnya.
Politisi partai Golkar itu mengapresiasi langkah Penjabat Wali Kota Bogor yang sudah menganggarkan Rp10 miliar dalam APBD 2025 untuk mendukung program Biskita.
Ia juga menyebutkan bahwa anggaran ini akan ditambah Rp11 miliar dalam APBD Perubahan 2025 jika program ini berjalan sesuai rencana.
“DPRD akan terus mendukung dari sisi anggaran, asalkan kajian dan perencanaannya matang. Kami berharap program Biskita bisa segera kembali melayani masyarakat,” tutupnya.
