bogorplus.id – Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi perhatian media internasional dalam beberapa hari terakhir. Ini bermula dari wacana yang mewajibkan vasektomi untuk mereka yang menerima bantuan sosial (bansos).
Usulan ini muncul setelah pernyataan Dedi pada akhir April kemarin. Saat itu, Dedi diwartakan mengusulkan agar suami menjadi syarat vasektomi bagi penerima bantuan sosial.
“Jangan membebani reproduksi hanya pada perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi. Harus laki-laki,” ucap Dedi di Bandung, Senin (28/4/2025), sebagaimana dikutip Antara.
Sejak saat itu, wacana ini terus dibicarakan dan menjadi topik hangat di media sosial. Usulan tersebut juga memicu diskusi yang cukup sengit.
Tidak hanya di Indonesia, Dedi Mulyadi juga menjadi sorotan media asing terkait topik ini. Channel News Asia menerbitkan laporan berjudul “Innovative od Dangerous? Indonesia’s Local Leaders Raise Eyebrows with Vasectomy for Aid and Other Schemes” yang mengeksplorasi berbagai kebijakan kontroversial dari Dedi Mulyadi, termasuk mengirim anak-anak nakal ke barak militer dan saran vasektomi untuk penerima bantuan sosial.
“Rencananya vasektomi syarat penerima bansos itu menuai beragam reaksi dari masyarakat, tokoh Islam, dan menteri. Sebagian menyebutnya diskriminatif, sementara sebagian lain mengatakan itu sebagai pelanggaran otonomi seseorang,” lapor CNA.
CNA juga menyoroti beberapa pemimpin daerah di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru dalam 100 hari pertama mereka menjabat. Diantaranya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berencana mengalokasikan sebuah pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu khusus bagi kucing.
“Hal ini membuat kebijakan kontroversial karena mereka ingin meyakinkan orang bahwa mereka mampu dan meningkatkan popularitas mereka, terutama jika mereka ingin mencalonkan kembali pada tahun 2029,” kata CNA.
Pandangan serupa disampaikan oleh The Telegraph. Media Inggris ini menyoroti wacana syarat vasektomi bagi penerima bantuan sosial.
“Kebijakan ini telah memicu perdebatan sengit di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim di Asia Tenggara,” tulis The Telegraph.
The Telegraph juga mengangkat kritik yang berpendapat bahwa persyaratan vasektomi dapat melanggar hak asasi manusia.
Nama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi kini menjadi pusat perhatian di media asing.
Sebuah laporan dari South China Morning Post berjudul “Indonesian Governor’s ‘Ridiculous’ Vasectomy Plan Sparks Debate on Poverty, ‘Body Politics”. SCMP menilai, usulan Dedi mengenai syarat vasektomi ini bersifat diskriminatif.
“Banyak pemimpin agama, aktivis HAM, dan akademisi mengecamnya sebagai pemaksaan yang menargetkan orang miskin, melanggar ajaran Islam, dan mencerminkan pandangan yang meresahkan tentang kemiskinan sebagai kegagalan pribadi,” tulis SCMP.
Namun, belakangan ini, Dedi juga membantah adanya kebijakan yang mewajibkan vasektomi untuk penerima bantuan sosial.
“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu. Bisa dilihat di media sosial saya,” jelas Dedi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada Kamis (8/5/2025).
Sebagai gantinya, ia menyatakan bahwa ia hanya menyarankan agar penerima bantuan sosial yang memiliki banyak anak untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB), bukan hanya tentang vasektomi.
“Para penerima bantuan sosial yang anaknya banyak, diharapkan ikut berkeluarga berencana. Kalau bisa yang melakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja. Kan, ada yang lain. Ada pengaman,” ungkap Dedi.
